PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang sudah jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke 19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, anthropologi dan psykhologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling berdampingan.

Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasionil dari berbagai-bagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya; malahan ia sering dinamakan “ilmu sosial yang tertua” didunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 s.M, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah seperti Herodotus, atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan tulisan-tulisan politik bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusasteraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 s.M. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confusius atau K’ung Ffu Tzu (500 s.M), Mencius (350 s.M) dan mazhab Legalists ( antara lain Shang Yang 350 s.M).

Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke 13 dan ke 15 M dan Babad Tanah Jawi. Saynglah bahwa dinegara-negara Asia tersebut kesusasteraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke 19 telah mengalami kemuduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme.

Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke 18 dan ke 19 banyk dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiaannya adalah negara semata-mata. Bahasan mengenai negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai matakuliah Ilmu Negara (Staatslehre). Di Inggris permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral philosophy, dan bahasannya dianggap tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Ecole Libre des Sciences Politiques di Paris (1895) ilmu politik untuk pertama kali dalam negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun  demikian, pengaruh dari hukum, filsafat dan sejarah sampai Perang Dunia II masih tetap terasa.

Perkembang n yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasarkan diri atas pengumpulan data empiris. Kebetulan perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan sosiologi dan psykhologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini banyak mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Pada tahun 1858 seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College, dan kejadian ini di Amerika Serikat dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat, yang dapat dilihat juga dari didirikannya American Political Science Association (APSA) pada tahun 1904.

Sesudah Perang Dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di negara Belanda, dimana sampai waktu itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh fakultas hukum, didirikan Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen (sekarang namanya Faculteit der Sociale Wetenschappen) pada tahun 1947 di Amsterdsam. Di Indonesiapun didirikan fakultas-fakutas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Sosial dan Politik (seperti pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) atau Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (seperti pada Universitas Indonesia, Jakarta) dimana ilmu politik merupakan Departemen tersendiri. Akan tetapi, oleh karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada permulaan perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu itu. Akan tetapi dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang baru berangsur-angsur mulai dikenal.

Sementara itu perkembangan ilmu politik dinegara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatn tadisional dari segi sejara, filsafat dan yuridis masih digunakan hingga dewasa ini.

Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik, UNESCO dalam tahun 1948 menyelenggarakan suatu survey mengenai kedudukan ilmu politik dalam kira-kira 30 negara. Proyek ini, yang dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton University Amerika Serikat, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam pertemuan di Paris dan menghasilkan buku Contemporary Political Science (1948). Sebagai tindak lanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang didirikan pda tahun 1949, menyelenggarakan suatu penelitian secara mendalam yang mencakup kira-kira 10 negara, diantaranya negara-negara Barat besar, disamping India, Mexico dan Polandia. Pada tahun 1952 laporan-laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambrigde, Inggris, dan hasilnya disusun oleh W.A Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching of Social Science: Political Science. Buku ini merupakan bagian dari suatu rangkaian dari penerbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, anhropologi buday dan kriminologi) diperguruan tinggi. Kedua karya ini merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.

Miriam Budiarjo. Prof, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 1983